Pelaihari, Tribuncakranews.com // DPRD Tanah Laut kembali menjadi sorotan setelah aksi damai gabungan mahasiswa dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang berujung kekecewaan. Massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan mafia BBM subsidi jenis solar bagi nelayan, mendapati tidak satu pun anggota dewan berada di kantor saat aksi berlangsung, Senin (18/05/2026).
Aksi yang digelar di halaman kantor DPRD plaihari Tanah Laut tersebut diikuti oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta perwakilan nelayan dari Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabunio. Mereka menuntut kejelasan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap persoalan distribusi solar subsidi yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
Mahasiswa menilai kondisi di lapangan jauh dari narasi “baik-baik saja” Riski menyangkal muncul di sejumlah pemberitaan media menyatakan kondisi penyaluran BBM ke nelayan normal saja. Salah satu perwakilan mahasiswa berinisial Riski menyebut para nelayan justru terus mengalami tekanan dan intimidasi ketika hendak mengambil BBM subsidi di SPBUN, khususnya di wilayah Kuala Tambangan dan Tabunio.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nelayan sering mendapat ancaman, mulai dari pemotongan jatah solar hingga penahanan barcode. Serta penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran Bahkan dugaan praktik penjualan solar ke pengepul.dari keterangan Riski pernah mencuat, OTT namun pelakunya di lepas kan , dari keterangan APH mereka dapat perintah untuk melepas kan dan pihak SPBUN dinilai tidak tersentuh hukum,” ujar R di hadapan massa aksi.
Aliansi mahasiswa juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang saat ini telah pindah ke mabes polri dan oknum anggota TNI yang disebut membekingi praktik mafia BBM subsidi. Meski mengaku telah mengantongi sejumlah nama dan informasi, mahasiswa menyatakan keterbatasan bukti dan lemahnya perlindungan hukum membuat masyarakat nelayan selama ini memilih diam.
“Kami datang meminta keadilan. Orang tua kami nelayan, ibu-ibu kami menjerit karena hak mereka dipermainkan. Jika hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lalu ke mana rakyat kecil harus mengadu?” teriak salah satu orator yang langsung disambut dukungan massa aksi.
Kekecewaan memuncak ketika mahasiswa mengetahui tidak ada satu pun dari total 35 anggota DPRD Tanah Laut yang berada di kantor pada hari kerja. Massa menilai absennya wakil rakyat saat masyarakat datang menyampaikan aspirasi merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan nelayan pesisir.
“Kami hanya meminta satu orang saja perwakilan DPRD untuk hadir mendengarkan rakyat. Tapi tidak ada satu pun yang muncul. Kalau keadilan terus diabaikan, kami akan datang dengan gelombang massa yang lebih besar,” tegas mahasiswa Tuntung Pandang.
Sementara itu, Sekretaris Dewan, Gentri Yuliantono, menjelaskan bahwa pimpinan DPRD bersama sejumlah pejabat daerah tengah berada di Jakarta untuk agenda audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membahas persoalan nelayan pesisir. Sedangkan anggota DPRD lainnya disebut sedang menjalankan tugas luar daerah sesuai agenda Badan Musyawarah (Banmus).
Namun penjelasan tersebut tidak mampu meredam kemarahan massa. Mahasiswa menilai seharusnya tetap ada anggota dewan yang siaga menerima aspirasi masyarakat, terlebih persoalan yang dibawa menyangkut dugaan penyimpangan subsidi negara dan nasib nelayan kecil.
Koordinator Wilayah BEM Kalsel, Rizki, mengaku persoalan dugaan penyelewengan solar subsidi sudah terlalu lama terjadi tanpa penanganan serius. Ia bahkan menyebut intimidasi terhadap nelayan menjadi hal yang lumrah di wilayah pesisir.
“Saya berasal dari Desa Kuala Tambangan dan ayah saya seorang nelayan. Keluhan masyarakat selama ini seperti dibungkam. Banyak yang takut bicara karena merasa mendapat tekanan dari pihak tertentu,” ungkap Rizki.
Dalam kesempatan yang sama, M. Kusri turut menyampaikan dukungan terhadap nelayan dengan mendorong legalitas melaut, kelengkapan administrasi nelayan, hingga fasilitasi BPJS kesehatan bagi masyarakat pesisir.
Setelah memastikan tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir, massa aksi akhirnya memasang spanduk bertuliskan “DPRD Tanah Laut Disegel” sebagai bentuk protes simbolik. Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menegaskan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar apabila dugaan mafia BBM subsidi tidak diproses secara transparan.
Penulus; Mugiono
Redaksi: iswandi
